Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Kefarmasian di Apotek menjadi tanggung jawab Apoteker dan Tenaga
Kefarmasian kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan
maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
Pelayanan kefarmasian saat peneliti melakukan pembelian obat dibeberapa
apotek, yang sering dilakukan hanya pelayanan informasi obat saja namun untuk
aspek lain belum sepenuhnya diketahui seperti pengelolaan sediaan farmasi, alat
kesehatan dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik lainnya, oleh
sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi bagiamana pelayanan
kefarmasian di apotek wilayah Kota Lamongan. Penelitian ini bersifat deskriptif
dan data dikumpulkan dengan mengunjungi apotek di Kota Lamongan dan
melakukan pengisian daftar tilik. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh
Apotek yang berada di Wilayah Kota Lamongan yang berjumlah 130 apotek
dengan pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Purposive Sampling yaitu
sampel ditentukan oleh peneliti dengan kriteria inklusi dan ekslusi tertentu periode
Mei-Juli 2023 dan sampel yang diperoleh sebanyak 43 apotek. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sediaan farmasi, alat
kesehatan dan bahan medis habis pakai pada perencanaan 96,90%, pengadaan
97,68%, penerimaan 97,68%, penyimpanan 88,08%, pemusnahan 75,20%,
pengendalian, pencatatan dan pelaporan 95,60% dan pelayanan farmasi klinik
mendapatkan hasil pada pengkajian resep 90,70%, dispensing 92,56%, pelayanan
informasi obat 89,14% dan konseling 79,66%. Pelayanan kefarmasian belum
sepenuhnya dilakukan oleh apotek di Kota Lamongan sesuai Standar Pelayanan
Kefarmasian di Apotek. Oleh karena itu, apoteker bersama dengan tenaga teknis
kefarmasian perlu meningkatkan lagi pelayanan kefarmasian di apotek yang
sesuai dengan standar yang berlaku.
Kata Kunci : Standar Pelayanan Kefarmasian, Apotek